Tugas Ekonomi Makro KEBIJAKAN FISKAL

APA YANG DIMAKSUD DENGAN PERANGKAT KEBIJAKAN FISKAL DISKRESIONER?

JELASKAN 3 STABILISATOR UTAMA KEBIJAKAN FISKAL OTOMATIK.

APA YANG MENYEBABKAN TIDAK MERATANYA SEBARAN DISTRIBUSI PENDAPATAN?.

Jawaban

Kebijakan fiskal diskresioner adalah kebijakan fiskal yang di gunakan maslah makro ekonomi seperti pengangguran, inflasi atau tingkat pertumbuhan yang lambat. Pada hakekatnya diskresioner dapat di bedakan dalam tiga bentuk sekaligus alat untuk menjalankan kebijakan :

·         Membuat perubahan-perubahan keatas pengeluarannya,

·         Membuat perubahan-perubahan ke atas pajak yang di pungutnya,

·         Secara serentak membuat perubah dalam pengeluaran pemerintah dan sistem pemungutan pajak.

Perangkat kebijakan fiskal (stabilisator terpasang) adalah segala sesuatu yang dapat menurunkan kecenderungan membelanjakan marjinal dan pendapatan nasional sehingga dapat mengurangi angka multiplier. Kebijakan fiskal melakukan penyesuaian terhadap perekonomian yang terus berubah, hal tersebut dapat berlangsung secara otomatis yang disebut dengan stabilisator terpasang.

Stabilisator utama kebijakan fiskal otomatik :

·         Pajak

Pajak langsung dapat mengurangi kecenderungan membelanjakan marjinal dari pendapatan nasional, karena itu pajak langsung dapat bertindak langsung sebagai stabikisator terpasang

·         Pengeluaran pemerintah

Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa relatif stabil terhadap pendapatan nasional yang berubah-ubah. Sebagian besar pengeluaran pemerintah sudah disetujui oleh peraturan sebelumnya sehingga hanya sebagian kecil yang dapat diubah. Jadi makin besar peran pengeluaran pemerintah dalam perekonomian yang stabil akan memperkecil ketidakstabilan pembelanjaan dari pendapatan nasional

·         Pembayaran transfer pemerintah
pembayaran transfer pemerintah cenderung menjadikan pendapatan disposabel stabil sehingga pengeluaran untuk konsumsi juga menjadi stabil sehingga fluktuasi pendapatan nasional dapat dihadapi

3.      Penyebab tidak meratanya sebaran distribusi pendapatan yaitu:

·         pertumbuhan ekonomi

·         pertumbuhan penduduk

·         perkembangan kota desa

·         sistem pemerintahan yang bersifat plutokratis

Masalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu :

·         Distribusi Pendapatan Antar Golongan

Pendapatan Jika dilihat dari hasil penelitian SUSENAS dengan menggunakan koefisien Gini, maka akan terlihat bahwa distribusi pendapatan di daerah perkotaan di Jawa lebih buruk daripada daerah di luar Jawa, begitu pula dengan daerah pedesaannya daerah Jawa memiliki tingkat kesenjangan distribusi pendapatan yang rendah bila dibandingkan dengan daerah di luar Jawa.

·         Distribusi Pendapatan Antara Daerah Perkotaan dan Pedesaan

Menurut Gupta dari World Bank, pola pembangunan Indonesia memperlihatkan suatu urban bias, yaitu pembangunan yang berorientasi ke daerah perkotaan, dengan tekanan yang berat pada sektor industri yang terorganisir, yang merupakan sebab terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan yang lebih parah lagi di kemudian hari. Menurut Micahel Lipton, seorang ekonom Inggris, urban bias seringkali terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia di mana alokasi sumber-sumber daya lebih banyak diprioritaskan di daerah perkotaan daripada pertimbangan pemerataan atau efisiensi. Kembali kita perhatikan penjelasan teori ekonomi yang dualistik tentang terjadi kesenjangan pembagian pendapatan di negara-negara sedang berkembang, maka pertama-tama relavansinya terlihat dalam pola kesenjangan yang berbeda antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Oshima menjelaskan keadaan ini (kesenjangan di desa lebih tinggi dari pada di kota), sebagai hal yang unik. Dia meramalkan kesenjangan tersebut akan lebih lebar jika proses pembangunan pedesaan masih akan berlanjut.

·         Distribusi Pendapatan Antar Daerah

Ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antar berbagai daerah di Indonesia serta penyebaran sumber daya alam yang tidak merata menjadi penyebab tidak meratanya distribusi pendapatan antar daerah di Indonesia khususnya.